Isu pemindahan empat pulau kecil dari wilayah administrasi Provinsi Aceh ke Sumatera Utara (Sumut) menjadi sorotan nasional. Polemik ini tidak hanya menyangkut batas wilayah, tetapi juga menyentuh aspek identitas, kewenangan daerah, bahkan sentimen historis dan politik. Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Pulau Panjang yang secara de jure masuk dalam gugusan pantai Kabupaten Aceh Singkil, namun kemudian tercatat di bawah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut.
Pemerintah Aceh mengaku tidak pernah diajak bicara dan merasa kehilangan kedaulatan atas bagian wilayahnya. Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa langkah ini sudah melalui pertimbangan hukum, teknis, dan historis. Artikel ini akan membahas secara komprehensif alasan di balik keputusan tersebut, respons masyarakat, serta implikasi yang mungkin timbul bagi relasi antar-daerah dan pusat-daerah di Indonesia.
Bab 1: Kronologi Kasus Pulau Empat yang Jadi Polemik
1.1. Awal Mula Pemicu Polemik
Polemik bermula ketika dalam dokumen resmi Kemendagri—berdasarkan Permendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022—empat pulau yang berada di perairan barat Aceh dicatat sebagai wilayah administratif Sumatera Utara. Hal ini memicu amarah dan kebingungan di kalangan pejabat Aceh, termasuk Bupati Aceh Singkil dan Gubernur Aceh. Masyarakat menganggap bahwa pemerintah pusat secara diam-diam “mencabut” bagian dari kedaulatan wilayah Aceh.
1.2. Reaksi Pemerintah Daerah Aceh
Gubernur Aceh dan para tokoh DPR Aceh langsung menyampaikan protes terbuka. Mereka menuding pemerintah pusat tidak menghormati prinsip otonomi daerah dan tidak melibatkan Aceh dalam proses administrasi tersebut. Sebagian menyebutnya sebagai bentuk marginalisasi dan pengabaian terhadap status Aceh yang istimewa.
Bab 2: Penjelasan Mendagri Tito Karnavian
2.1. Tito: “Ini Murni Soal Administrasi, Bukan Politik”
Mendagri Tito Karnavian dalam konferensi pers menyampaikan bahwa pemindahan administrasi tersebut berdasarkan hasil pemetaan dan verifikasi data wilayah oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Menurutnya, terdapat ketidaksesuaian data spasial antara peta wilayah Aceh dan Sumut, sehingga perlu penyesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peta resmi nasional.
“Kita bukan memindahkan wilayah Aceh ke Sumut secara semena-mena. Ini adalah penyesuaian batas berdasarkan hasil koordinasi lintas kementerian dan lembaga,” ujar Tito.
2.2. Aspek Hukum dan Historis
Mendagri mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan menyebut bahwa penetapan batas wilayah harus merujuk pada peta dasar nasional. Tito juga menekankan bahwa secara historis, keberadaan penduduk tetap dan layanan publik di empat pulau itu lebih banyak dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah daripada Aceh Singkil.
2.3. Pendekatan Teknis Geospasial
Menurut Tito, data dari Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (BIG) serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menunjukkan bahwa garis pantai dan koordinat pulau lebih dekat ke Sumut secara teknis. Oleh karena itu, dalam proses legalisasi peta dan dokumen resmi, empat pulau tersebut masuk dalam koordinat Sumatera Utara.
Bab 3: Perspektif Pemerintah Aceh dan Tokoh Masyarakat
3.1. Aceh Singkil: Kami Kehilangan Tanpa Diberi Tahu
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mengaku tidak pernah diberi notifikasi atau surat resmi dari pusat soal pemindahan itu. Menurut mereka, penduduk di pulau-pulau tersebut masih mengurus dokumen di Aceh, dan semua layanan publik diberikan dari Aceh, bukan Sumut.
3.2. DPR Aceh: Ini Penghinaan terhadap Otonomi Khusus
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menilai keputusan pemerintah pusat adalah bentuk penghinaan terhadap status Aceh sebagai daerah dengan otonomi khusus berdasarkan MoU Helsinki. Bagi mereka, Aceh bukan provinsi biasa, dan semua urusan strategis seharusnya dikomunikasikan terlebih dahulu.
3.3. Sentimen Sejarah dan Identitas
Sejumlah tokoh adat dan masyarakat menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut secara kultural dan sejarah merupakan bagian dari Aceh. Bahkan nama-nama pulau, adat istiadat, dan bahasa yang digunakan di sana identik dengan wilayah Aceh Singkil, bukan Tapanuli.
Bab 4: Analisis Hukum, Politik, dan Otonomi Daerah
4.1. Hukum Tata Wilayah di Indonesia
Dalam konteks hukum tata negara, batas wilayah provinsi dan kabupaten/kota ditentukan oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Namun demikian, prosesnya sering kali melibatkan koordinasi lintas sektor dan daerah, serta memerlukan persetujuan bersama.
4.2. Kewenangan Mendagri
Sebagai otoritas dalam pembinaan pemerintahan daerah, Mendagri memang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan administratif, termasuk tentang penegasan batas wilayah. Namun, keputusan tersebut idealnya berbasis musyawarah dan tidak menimbulkan ketimpangan antarwilayah.
4.3. Otonomi Khusus Aceh
Aceh memperoleh status otonomi khusus berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 dan MoU Helsinki 2005. Dalam semangat ini, segala kebijakan menyangkut batas wilayah seharusnya melibatkan konsultasi mendalam dengan Pemerintah Aceh, termasuk dalam penyesuaian peta wilayah.
Bab 5: Implikasi Sosial dan Ekonomi di Lapangan
5.1. Kebingungan Penduduk Lokal
Warga di empat pulau tersebut kini berada dalam situasi bingung. Mereka selama ini ber-KTP Aceh, namun tiba-tiba dicatat sebagai warga Sumatera Utara. Hal ini berdampak pada urusan administratif seperti bantuan sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan.
5.2. Potensi Konflik Antarwilayah
Pemindahan wilayah tanpa konsensus membuka celah konflik antarprovinsi. Ketegangan antara masyarakat perbatasan, klaim fiskal, dan distribusi anggaran bisa menjadi titik nyala konflik horizontal maupun vertikal.
5.3. Ancaman terhadap Kohesi Nasional
Isu semacam ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggugat komitmen pemerintah pusat terhadap daerah otonomi khusus. Jika tidak dikelola secara bijak, masalah ini bisa mencederai kepercayaan Aceh terhadap pemerintah pusat.
Bab 6: Tanggapan Publik dan Akademisi
6.1. Analisis Akademisi: Perlu Review Kebijakan Wilayah
Sejumlah ahli dari bidang hukum tata negara dan geospasial menilai bahwa proses administrasi semacam ini harus dibuka ke publik. Keterbukaan, partisipasi, dan uji publik sangat penting agar tidak memunculkan resistensi dari daerah.
6.2. Media dan Opini Masyarakat
Media nasional dan lokal ramai memberitakan polemik ini, dengan tajuk yang mengarah pada hilangnya sebagian wilayah Aceh. Masyarakat Aceh memviralkan tagar seperti #PulauKami dan #KembalikanAceh untuk menuntut kejelasan dan keadilan.
6.3. Desakan Judicial Review
Beberapa tokoh hukum menyarankan agar Aceh menggugat keputusan tersebut melalui Mahkamah Konstitusi atau PTUN untuk menguji keabsahan administratif dan prosedural dari penetapan batas wilayah.
Bab 7: Jalan Tengah dan Rekomendasi Solusi
7.1. Dialog Pemerintah Pusat dan Daerah
Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Aceh, dan Sumatera Utara harus duduk bersama dengan prinsip keterbukaan dan musyawarah. Diperlukan mediasi yang melibatkan tokoh netral seperti Ombudsman, Komnas HAM, atau lembaga adat.
7.2. Audit Geospasial Bersama
Melakukan audit ulang batas wilayah dengan metode transparan yang melibatkan pakar dari berbagai pihak, termasuk akademisi Aceh dan Sumatera Utara, bisa menjadi solusi objektif dan menghindari politisasi.
7.3. Kompensasi atau Redistribusi Administratif
Jika keputusan tidak bisa dibatalkan, maka diperlukan kompensasi administratif seperti pemindahan layanan publik atau redistribusi anggaran untuk menjamin warga pulau tetap mendapatkan pelayanan optimal.
Penutup: Membangun Negara Tanpa Merobek Daerah
Pemindahan empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara menjadi pelajaran penting soal pentingnya transparansi dan komunikasi dalam pengambilan kebijakan publik. Di tengah semangat desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah pusat tetap harus menempatkan musyawarah dan prinsip keadilan sebagai fondasi utama.
Mendagri Tito Karnavian mungkin berbicara dalam kerangka hukum dan geospasial, namun masyarakat Aceh melihatnya sebagai persoalan jati diri dan hak historis. Membangun negara bukan sekadar menggambar ulang peta, tetapi memastikan bahwa setiap jengkal wilayah dihargai dengan dialog dan kepercayaan.
Baca Juga : Istri Ulang Tahun, Pemain Timnas Indonesia Egy Maulana Kasih Hadiah Mobil Listrik
